Makassar-Karang Taruna Makassar menggelar dialog di Kopizone, pada Rabu (20/11/2024). Dialog ini sebagai bentuk upaya dalam mengawal netralitas penyelenggara untuk Pilkada serentak yang bermartabat.
Dialog ini di hadiri beberapa narasumber dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, KPU, Bawaslu dan pengamat politik.
Muhammad Zulkifli, Ketua Karang Taruna Makassar mengatakan dialog ini sebagai bentuk komitmen untuk bagaimana kita bersama-sama mengawal netralitas penyelenggara Pilkada serentak. Ia telah mendapat banyak informasi di luar sana, terkait dengan ketidaknetralan penyelenggara.
dengan hadirnya nara sumber seperti dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas, perwakilan pihak kepolisian maupun pengamat politik diharapkan menjadi pencerahan berkaitan soal netralitas pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024, “Ungkapnya.
Hal tersebut mendorong isu yang kemudian beredar bahwa 20 KPU yang ada di Sulsel diduga berpihak pada salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, namun kabar tersebut belum bersifat valid dan belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara,”Paparnya menegaskan.
staf Ahli KPU Sulsel, Ahmad Yani yang mewakili pimpinannya menyatakan bahwa baru mengetahui ada informasi tersebut. Meski demikian, informasi yang telah berkembang di lapangan harus dipastikan kebenarannya jangan sampai menjadi isu hoaks, “Katanya.
Jika ada isu seperti ini Sampaikan ke Bawaslu, jangan sampai isu seperti ini telah merusak institusi KPU. Harus ada kepastian hukum, ada bukti terang, bukan setengah-setengah. Sampaikan dugaan atau indikasi siapa orangnya, apa buktinya ke Bawaslu agar di proses. KPU Sulsel menjamin netralitasnya sebagai penyelenggara,” Tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Anggota Bawaslu Makassar Ahmad Ahsanul Fadhil menyampaikan, pihaknya siap menerima terkait apa yang telah menjadi laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran termasuk pelanggaran netralitas. Meski sejauh ini, dugaan netralitas ASN menjadi sorotan serta banyak dilaporkan masyarakat. “Ucapnya.
Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polrestabes Makassar AKBP Risman Sani mengatakan netralitas aparat keamanan TNI-Polri adalah harga mati. Selain itu, dari pimpinan tertinggi Polri hingga Polda telah menekankan sanksi berat bagi aparat kepolisian yang tidak menjaga netralitasnya di Pilkada,”Katanya.
Dalam diskusi tersebut juga dihadiri Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) masing masing Dr Hasrullah dan Dr Andi Ali Armunanto yang berpendapat bahwa netralitas penyelenggara diuji dalam Pilkada serentak.
Muhammad Zulkifli, Ketua Karang Taruna Makassar juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu mudah tergoda dengan informasi yang justru akan memicu konflik. Sehingga bisa berpotensi membuat situasi Pilkada menjadi tidak kondusif.”
“Para penyelenggara negara juga harus betul-betul kita ingatkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena banyaknya informasi yang beredar. Bahwa beberapa kabupaten/kota ada usaha untuk mengarahkan KPU mendukung salah satu paslon dan ini berbahaya. Semoga saja tidak benar,” jelasnya.
“Saya menegaskan bahwa Sulawesi Selatan harus kita jadikan contoh paling baik dalam melaksanakan Pilkada. Tetapi ketika kita semua tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada, maka Sulawesi Selatan akan menjadi contoh terburuk dalam sejarah dalam melaksanakan Pilkada serentak,” Tambahnya.
